Standard Post with Image

PENYERTAAN MODAL NEGARA TERHADAP PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Gemajustisia.com - Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Standard Post with Image

Benarkah Indonesia Tidak Dapat Menerapkan Hukum Islam Secara Utuh?

Gemajustisia.com - Sejarah panjang bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa tidak mudah untuk ‘mengkonstitusikan’ atau ‘memformalisasikan’ hukum islam di Indonesia. Sejak zaman penjajahan telah banyak warisan hukum eropa yang dibawa oleh penjajah dan kemudian diberlakukan di Indonesia. Namun, jika dilihat dari konteks dan substansi hukum positif di Indonesia sampai hari ini, sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh hukum islam.

Standard Post with Image

Thomas Hobbes dan Kedaulatan

Gemajustisia.com – Kedaulatan dalam pengertian modern melibatkan kemampuan negara untuk secara sah mewakili kepentingan nasional (selalu sulit dipahami), menggantikan keunggulan yang pernah diberikan kepada institusi lain, dan bertindak secara independen dari pengaruh eksternal.

Standard Post with Image

POLEMIK PENGENAAN PPN TERHADAP BERAS DI MASA COVID-19 DI INDONESIA

Baru-baru ini pemerintah berencana menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang sembako di Indonesia. Rencana ini menjadi suatu polemik dikalangan masyarakat terutama menengah kebawah.

Standard Post with Image

Kudeta Militer Dari Sisi Hukum Indonesia

Seperti yang diberitakan media bahwa Myanmar baru saja selesai menyelenggarakan pesta demokrasi pada tanggal 8 November 2020 silam. Dikutip dari tirto.id, hasil dari pemungutan suara telah diumumkan dengan mengonfirmasi kemenangan berada pada partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yaitu Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD).

Standard Post with Image

Tuntutan Perdata dalam Kasus UU ITE

UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE telah banyak menimbulkan polemik dan kontroversi.

Standard Post with Image

Nikah Siri, Bagaimana Status Hukumnya?

Sebagai warga negara Indonesia wajib mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama dalam pencatatan perkawinan. Akta nikah merupakan bukti autentik dalam sebuah pernikahan, sehingga pernikahan itu memiliki legitimasi hukum. Akta nikah juga berfungsi sebagai syarat administrasi dan juga sebagai penentuan sah atau tidaknya perkawinan. Namun bagaimana status hukum jika pernikahan tersebut tidak dilakukan pencatatan perkawinan....

Standard Post with Image

Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan sistem peradilan yang diatur dalam KUHAP. Sistem peradilan pidana anak merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang mencari penyelesaian secara adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang terjadi pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan tujuan utamanya bukanlah pembalasan. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum....