Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Era Pandemi

Opini
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Era Pandemi

Gemajustisia.com - Pandemi Covid-19 hingga saat ini tak kunjung berakhir. Berbagai produk hukum baru dikeluarkan guna menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku dengan kondisi pandemi di masa sekarang. Terlepas dari barbagai produk hukum yang dimunculkan di masa pandemi Covid-19, produk hukum yang kehadirannya genting dan menjadi perhatian untuk dimunculkan saat ini ialah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Hingga saat ini, RUU PPRT masih berada di prolegnas DPR dan masih dalam tahap penyusunan. Masih melalui jalan yang panjang hingga sampai pada tahap pembahasan dan pengesahan. Namun, urgensi dari keberadaan RUU ini sangatlah diharapkan, sebagaiman muatan dari RUU ini mengacu pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja rumah tangga oleh pemberi kerja, pun sebaliknya.

Produk undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) sangatlah minim dan tidak memiliki aturan yang bersifat represif, dimana produk undang-undang tersebut tidak cukup memadai untuk menjamin perlidungan dan keaman PRT. Rentannya PRT di lingkungan kerja sangatlah umum dialami, hal ini dikarenakan tidak layaknya situasi kerja PRT, seperti jam kerja yang tidak menentu, minimnya istirahat, minimnya hari libur, tidak adanya jaminan sosial, pula mengalami kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi.

PRT juga rawan akan diskriminasi, dimana PRT dianggap melakukan pekerjaan rendahan dan layak mendapat upah rendah. Faktanya, hal tersebut sama sekali tidak dimuat di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Padahal Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) dan 28D ayat (2) telah memberikan jaminan anti-diskriminasi dan hak yang layak dalam bekerja.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, nasib PRT semakin rentan mengalami diskriminasi. Situasi dimana pemberi kerja merasa PRT tidak datang untuk bekerja dalam keadaan bersih, menganggap remeh dan rendah keberadaan PRT. Akhirnya, banyak PRT yang mengalami pemutusan kontrak, khususnya PRT yang bekerja paruh waktu. Pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan oleh pemberi kerja tanpa disertai dengan pesangon yang layak dan sesuai.

Pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja secara sepihak ini sangat membebani PRT, banyak PRT yang mengalami kesulitan finansial, menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan lainnya, tidak memiliki jalan keluar atas permasalahan tersebut. Selain itu, mobilitas PRT yang tidak hanya berada di tempat kerja, tetapi juga di luar tempat bekerja menyebabkan rentannya PRT terinfeksi Covid-19. Hal ini juga menjadi alasan terdampaknya PRT di sektor informal, dan mengancam keberlangsungan hidup PRT sekarang dan di masa yang akan datang.

Survei yang dilakukan oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mencatat bahwa, terdapat kurang lebih 600 PRT yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Mayoritas PRT yang terdampak dipecat dan dirumahkan tanpa pesangon ataupun upah yang layak.

Banyak dari para PRT tersebut tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini karena PRT belum diakui sebagai pekerja formal sehingga PRT tidak masuk dalam data pekerja pemerintah. Tidak jelas dan pastinya status PRT di sektor informal semakin memperparah keberadaan PRT, khususnya di masa pandemi ini.

Dalam hal penyelesaian masalah yang dialami PRT di lingkungan kerja, belum ada aturan yang secara legit dapat memberikan sanksi ataupun upaya secara represif. Cara yang paling umum dilakukan dengan cara kekeluargaan, dimana cenderung merugikan PRT. Hal ini sebagai mana diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Namun, upaya tersebut masih dangkal dan tidak mengatur secara eksplisit dan khusus mengenai advokasi bagi PRT. Status PRT sebagai “pekerja” tapi bukan pekerja seharusnya segera untuk dilegalkan secara hukum. Salah satu substansi RUU PPRT sendiri yakni mengakui PRT sebagai pekerja yang layak, sesuai dengan harkat, martabat dan asasinya sebagaimana manusia. PRT layak untuk upah yang sesuai dengan bidang, waktu, serta resiko kerja, pun berhak atas penghapusan diskriminasi dan stigma buruk di lingkungan kerja. Pengakuan PRT sebagai pekerja harus ditegakkan, untuk menjamin penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak PRT.

Sebagai negara dengan jumlah pekerja rumah tangga yang tinggi di dunia, yakni mencapai 4 juta orang, hendaknya pemerintah untuk mengesahkan RUU PPRT. Ini adalah sebuah keharusan dan hasrat yang tinggi untuk menciptakan lingkungan kerja PRT yang menjamin seluruh aspek kehidupan PRT. RUU PPRT memberikan jaminan yang jelas terkait jam kerja yang hanya maksimal 10 jam sehari, waktu istirahat, penyelesaian perselisihan, perjanjian kerja antara pengguna jasa PRT dengan PRT, serta aturan dan jaminan lainnya terkait pemenuhan hak dan kesejahteraan PRT.

Banyak negara di dunia yang telah memberikan jaminan kesejahteraan dan hukum bagi PRT, salah satunya Korea Selatan. Di Korea Selatan, PRT mendapatkan upah 130 ribu rupiah perjam, dengan maksimal durasi kerja 20 hari sebulan dan 4 jam sehari. Mahalnya upah PRT dan tingginya kesadaran hukum akan PRT di Korea Selatan menjadikan negara ini tidak dengan mudah mempekerjakan PRT. Hanya orang-orang yang mampu secara finansial dan taat hukum yang dapat mempekerjakan PRT sesuai dengan standar.

Berlangsungnya pandemi Covid-19 tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir, pula nasib PRT yang semakin tidak memiliki kepastian dan rentan, menambah alasan untuk mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU ini. Urgensi RUU PPRT di era pandemi Covid-19 semata-mata untuk kepentingan orang-orang yang bekerja di sektor informal, sehingga adanya kepastian hukum bagi PRT menjadi jaminan bagi keberlangsungan hidup mereka.

Tetap mendorong serta mengawal DPR untuk segara mengesahkan RUU PPRT yang saat ini masuk ke daftar prolegnas prioritas merupakan bentuk kesadaran kita sebagai warga negara yang sadar akan pentingnya hukum di setiap aspek kehidupan.

 

Oleh: Nadhira Fahrin

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

0 Comments

Leave a Reply