Tuntutan Perdata dalam Kasus UU ITE

Law Share
Tuntutan Perdata dalam Kasus UU ITE

Gemajustisia.com - UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE telah banyak menimbulkan polemik dan kontroversi. Pasalnya, norma-norma dalam pasal UU ITE telah membawa ‘’korban’’ dikalangan pengguna internet. Komunikasi daring pun berada dalam bayang-bayang ancaman bui.

Hal ini disebabkan oleh elastisitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang telah menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat pengguna internet. Pasal ini menjadi favorit bagi aparat penegak hukum dan pengguna internet yang tidak senang dikritik. Dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE inilah pihak-pihak yang tidak senang dikiritik itu memenjarakan orang lain. Padahal, dalam asas hukum disebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya (cogitationis poenam nemo patitur).

Kebebasan berekspresi, menyatakan pikiran, dan mengeluarkan pendapat bukanlah sesuatu yang dapat dipidanakan. Kebebasan berekspresi, menyatakan pikiran, dan mengeluarkan pendapat adalah salah satu hak yang fundamental, sebagaimana tercantum dalam instrumen hukum internasional seperti Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR). Konstitusi negara Indonesia, UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa, ‘’Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Selama ini, lebih sering nuansa ketidakadilan yang dipertontonkan kehadapan publik dalam proses hukum (due process of law) kasus pencemaran nama baik lewat internet. Banyak kasus pencemaran nama baik lewat internet yang diproses secara hukum justru dilaporkan bukan oleh korban, melainkan oleh orang lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan. Sedangkan, delik pasal 27 ayat (3) UU ITE berdasarkan Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 adalah delik aduan (klacht).

Artinya, sesuai ketentuan Pasal 72 KUHP, delik pencemaran nama baik baru dapat diproses secara hukum apabila ada pengaduan dari korban yang merasa kehormatannya diserang dan nama baiknya tercemar lewat internet dan tidak diwakilkan kecuali korban tidak cakap hukum. Kaidah hukum diatas juga ditemui dalam beberapa Yurisprudensi, yakni Putusan PN Bantul Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.BT menegaskan “Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai delik aduan absolut dan yang boleh melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik adalah orang yang menjadi korban langsung”.

Putusan PN Raba Bima Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi menyatakan “suatu pernyataan yang tidak ada penyebutan nama secara langsung, maka pernyataan tersebut tidak memiliki muatan penghinaan”.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Melihat banyaknya proses hukum terhadap kasus pencemaran nama baik berakhir pada over criminalization, banyak pihak yang menyarankan agar kasus pencemaran nama baik diselesaikan melalui gugatan perdata ketimbang diadili secara pidana. Sebagai perbandingan, beberapa negara di dunia tidak memasukkan perbuatan hukum pencemaran nama baik sebagai bagian dari hukum pidana, Amerika Serikat merumuskan defamation sebagai bagian dari Tort Law.

Setali tiga uang dengan Amarika Serikat, Inggris pun dalam Defamation Act 2013  tidak mencantumkan sanksi pidana untuk kasus pencemaran nama baik (vide Eka Nugraha, Hukumonline.com 30 Novmber 2018). KUHPerdata sendiri sangat akomodatif menyeret kasus pencemaran nama baik untuk dituntut secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat diminta ganti kerugian. Apalagi perbuatan melawan hukum tak hanya dimaknai melanggar ketentuan hukum tertulis saja, tetapi juga ketentuan hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat.

Pengadilan dahulu menafsirkan perbuatan melawan hukum hanya sebagai pelanggaran dan Pasal-Pasal hukum tertulis saja, namun kemudian Putusan Hoge Raadnegeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen, memperluas pengertian dari perbuatan melawan hukum. Perluasan pengertian perbuatan melawan hukum oleh Hoge Raad yang kemudian berlaku hingga sekarang baik di Belanda maupun di Indonesia.

Perluasan makna Perbuatan Melawan hukum dalam peradilan Indonesia dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No.3191/K/Pdt/1984 tentang kasus Masudiati melawan I Gusti Lanang Rejeg. MA memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat sehingga, menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat.

Dengan mendasarkan pada norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang merupakan hukum tidak tertulis, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Indonesia telah menganut penafsiran luas mengenai perbuatan melawan hukum. Menurut Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat:

  • Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
  • Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
  • Bertentangan dengan kesusilaan.
  • Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dari bunyi pasal tersebut, in casu a quo pencemaran nama baik dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang meliputi: Pertama, adanya suatu perbuatan yang merupakan kesengajaan ataupun kelalaian, dalam hal ini perbuatan menghina dan mencemarkan nama baik orang lain lewat internet.

Kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Pencemaran nama baik, selain melanggar ketentuan tertulis, juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan dengan kesusilan. Adapun yang dimaksud bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang notabenenya perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Sedangkan, bertentangan dengan kesusilaan adalah suatu perbuatan yang kontradiktif dengan kaidah norma-norma sosial dalam masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi sopan santun.

Ketiga, adanya unsur kesalahan (schuld) yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat kerugian yang terjadi karena perbuatannya. Bahwa dalam kasus pencemaran nama baik, unsur kesalahan terbagi dalam dua bentuk, (1) adanya kesengajaan menyerang dan mencemarkan nama baik orang lain dan, (2) adanya kelalaian seseorang, sehingga membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Keempat, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, dalam artian kerugian yang diderita oleh korban harus benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, bukan akibat perbuatan orang lain. Pencemaran nama baik lewat internet dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam bentuk penghinaan, dalam rumusan Pasal 1372 ayat KUHPerdata menyatakan: ’’Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik’’. Sehingga kasus pencemaran nama baik lewat internet juga bisa dituntut secara perdata dan diminta ganti kerugian.

Tuntutan Ganti Kerugian

Kerugian dalam tututan perdata atas kasus penghinaan adalah kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit, rasa malu dan kehilangan kesenangan hidup. Menurut kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No.1157/K/Sip/1971 menyatakan bahwa, “Tuntutan ‘’kerugian idiil’’ dalam suatu gugatan, dapat dikabulkan bilamana tututan tersebut disebabkan oleh terjadinya suatu penghinaan terhadap penggugat.”

Namun, tuntutan perdata atas suatu penghinaan baru dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat: (1) terdapat motif dan maksud untuk menghina, (2) dikehendaki untuk diketahui oleh orang banyak, dan (3) melanggar kepentinggan pribadi seseorang. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 1376 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan jika ternyata tidak adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa”.

Peluang Berdamai Lewat Mediasi

Salah satu kelebihan mengajukan tuntutan perdata terhadap kasus pencemaran nama baik adalah dimungkinkan adanya peluang berdamai lewat mediasi. Berdasarkan Pasal 130 HIR jo. Perma No.1 Tahun 2016, mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya.

KUHPerdata sendiri mendorong upaya perdamaian yang preventif terhadap penyelesaian kasus penghinaan dengan cara mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menganggap orang yang dihina itu adalah orang yang terhormat di depan umum. Hakim sebagaimana tersebut dalam Pasal 1374 KUHPerdata yang berbunyi: ‘’Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa Ia menyesali perbuatan yang telah ía lakukan, bahwaIa meminta maaf karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat’’.

Oleh sebab itu, untuk mendorong asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dalam proses mediasi para pihak wajib menunjukkan itikad baik, terutama si pelaku agar tercipta situasi yang kondusif dan responsif, sehingga pintu maaf diberikan, tercapainya kesepakatan berdamai dan dibuatkan akta perdamaian.


*) Agung Hermansyah adalah advokat & konsultan hukum di Associate Servanda Law Office Jakarta.

0 Comments

Leave a Reply