#Selamatkan KPK: Aliansi BEM Sumatera Barat (SB) Kirimkan 1000 Surat Kepada Presiden

Liputan dan Berita
#Selamatkan KPK: Aliansi BEM Sumatera Barat (SB) Kirimkan 1000 Surat Kepada Presiden

Gemajustisia.com - Aliansi BEM Sumatera Barat (SB) menjalankan aksi #Selamatkan KPK, 1000 Surat untuk Presiden, Rabu (29/09/2021). Massa yang terdiri dari BEM Universitas Bung Hatta, Universitas Dharma Andalas, Universitas Negeri Padang, dan Aliansi Mahasiswa Peduli UNAND (AMPU), berjalan dari titik kumpul kampus Pascasarjana UIN Imam Bonjol menuju Kantor Pos Regional II, Kota Padang.

Melalui surat yang dikirimkan lewat Pos Indonesia, massa aksi menuntut agar Presiden membatalkan pemberhentian 57 orang pegawai KPK yang dinilai cacat prosedural dan maladministrasi.

“Kami mengirimkan langsung tuntutan kami bukan lagi kepada Gubernur atau DPRD, tetapi kepada Presiden langsung ke istana negara. Dengan harapan dibatalkannya pemberhentian 57 orang pegawai KPK”, ucap Chalvin salah seorang juru bicara aksi yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Bung Hatta.

Chalvin juga menambahkan bahwasannya besok 1000 surat tuntutan dari rakyat Sumatera Barat ini telah sampai ke tangan Presiden.

Sebelumnya diketahui  pasca revisi Undang-Undang KPK, ada peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dengan proses asesmen.

Dalam pernyataan sikapnya, senada dengan hasil pemeriksaan Komnas HAM, massa menilai 57 orang pegawai KPK yang tidak lulus asesmen (TWK) diduga kuat, merupakan bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu.

“Kami menduga bahwa pegawai KPK yang dianggap tidak lolos TWK dan diberhentikan adalah sebentuk upaya penyingkiran terhadap mereka yang dikenal amat berintegritas, berdedikasi, dan kompeten dalam pemberantasan korupsi di Republik ini”, ucap Bayu, salah seorang juru bicara aksi dalam pernyataan sikapnya.

Aliansi BEM SB juga menyampaikan ada pembusukan KPK dari dalam, setelah sebelumnya terjadi pembusukan dari luar melalui revisi Undang-Undang KPK dua tahun lalu.

Atas nama rakyat Sumatera Barat massa menyampaikan sikap:

1. Presiden RI batalkan pemberhentian 57 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan.

2. Presiden RI segera tindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI)  serta rekomendasi Komnas HAM berupa tindakan korektif untuk mengangkat seluruh pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut.

Massa aksi juga “mencemaskan” integritas KPK dalam pemberantasan korupsi kedepannya jikalau 57 orang ini di depak dari lembaga anti-rasua tersebut.

“Bicara KPK kedepannya, pertama jika ada upaya penyingkiran terhadap pegawai-pegawai yang berintegritas, hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan KPK kedepannya. (Oleh sebab itu) harapan dan tuntutan pembatalan pemberhentian dari aksi ini bisa langsung sampai ke tangan Presiden”, jelas  Bayu ketika diwawancarai mengenai harapan dari aksi kali ini.

Selesai menyampaikan orasi dan mengirimkan surat tuntutan, massa aksi melanjutkan konsolidasi ke lapangan Imam Bonjol, Kota Padang.


Reporter: Dharma Harisa

0 Comments

Leave a Reply