POLEMIK PENGENAAN PPN TERHADAP BERAS DI MASA COVID-19 DI INDONESIA

Law Share
POLEMIK PENGENAAN PPN TERHADAP BERAS DI MASA COVID-19 DI INDONESIA

Gemajustisia.com - Baru-baru ini pemerintah berencana menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang sembako di Indonesia. Rencana ini menjadi suatu polemik dikalangan masyarakat terutama menengah kebawah.

Selama Covid-19 melanda Indonesia, mengakibatkan seluruh tingkat permintaan dalam beberapa sektor mengalami penurunan. Khusus tahun 2020, rata-rata konsumsi beras ditargetkan turun ke posisi 92,9 kg per tahun dari posisi tahun lalu sebesar 94,9 kg per kapita per tahun[1].

Kebijakan atas pengenaan PPN yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari rencana menggenjot pemasukan negara melalui pajak sehingga dapat stabil dikala Covid-19 pandemi. Namun, dengan adanya pemberian PPN terhadap beras sebagai komoditi pangan – maka akan berpotensi terjadi pengurangan atas permintaan beras bahkan mengakibatkan penurunan hasil penjualan dari komoditi beras.

Selain untuk penerimaan negara, perluasan tarif PPN menjadi salah satu instrumen yang tepat untuk mereformasi sistem perpajakan [2]Jika mengacu pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Tentunya dengan adanya kebijakan PPN sebagai pengenaan komoditas beras harus memberikan dampak yang positif dan bukan sebaliknya. Dalam pengaturan pengenaan barang dan jasa perpajakan di Indonesia bahwa Pasal 4A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahwa objek yang bukan PPN salah satunya : “Barang kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Seperti: beras, gabah, jagung,sagu, kedelai, garam, daging segar tanpa diolah ,telur,susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran”. Hubungan dengan adanya barang komoditas bukan sebagai objek PPN, mengacu pada Pasal 4 huruf b, f dan g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu:

  • Menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
  • meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;dan
  • meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.

Mengacu pada ketentuan UU nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan bahwa perlindungan barang komoditas yaitu pangan merupakan suatu bentuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kesehatan serta keberlanjutan hidup manusia.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ferry Juliantono menegaskan pihaknya menolak rencana penerapan pajak bagi sembako[3]. Penulis melihat bahwa pengenaan PPN (hanya) terhadap beras untuk jenis beras premium bagi kalangan menengah atas. Tetapi, mengacu pada kesetaraan dan persamaan dihadapan publik – konstitusi mengatur bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” [4].

Dengan adanya Reformasi perpajakan melalui RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai terhadap pengenaan PPN bagi beberapa pihak tertentu saja, bukan berarti akan memberikan pengurangan atas ketimpangan antara kalangan menengah kebawah dengan atas.

Tentunya, ini akan mengalami suatu perpindahan terhadap kalangan atas dalam pembelian beras dengan jenis premium atau murah yang biasa yang dibeli oleh kalangan bawah. Terhadap hal ini, kalangan bawah akan mengalami kehilangan kesempatan untuk membeli beras murah yang sebelumnya sudah dibeli oleh kalangan atas yang diakibatkan pengenaan PPN terhadap beras jenis premium mahal tersebut.

 

Referensi:

Daryono. (2021). Ditjen Pajak Ungkap Alasan Pemerintah ingin Pajaki Sembako dan Jasa Pendidikan. https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/06/13/ditjen-pajak-ungkap-alasan-pemerintah-ingin-pajaki-sembako-dan-jasa-pendidikan?page=2

Fika Nurul Ulya. (2021). Alasan Pemerintah Terapkan PPN Sembako karena PPh, Bea Cukai, dan PNBP Tak Cukup. Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2021/06/16/163519126/alasan-pemerintah-terapkan-ppn-sembako-karena-pph-bea-cukai-dan-pnbp-tak-cukup,

Hidayat, N. (2020). Konsumsi Beras Ditargetkan Turun 1,77 Juta Ton pada 2024. Ekonomi.Bisnis.Com.https://ekonomi.bisnis.com/read/20200909/12/1289448/konsumsi-beras-ditargetkan-turun-177-juta-ton-pada-2024,

 

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

 

Oleh: Arya Putra Rizal Pratama

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

0 Comments

Leave a Reply