Peran Media Massa dalam Publikasi Payung Hukum UU Cipta Kerja

Opini
Peran Media Massa dalam Publikasi Payung Hukum UU Cipta Kerja

Gemajustisia.com Inde Datae Leges Be Fortior Omnia Posset. Artinya, hukum harus dibuat jika tidak maka orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum harus dibuat jika tidak orang-orang yang memiliki kekuasaan akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri, seperti yang baru- baru ini pemerintah sahkan, yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU tersebut merupakan uu yang dibentuk dengan konsep omnibus law. Artinya, dalam proses pembentukannya pemerintah dapat merevisi beberapa uu sekaligus dan hasilnya berupa suatu regulasi yang menampung beberapa aturan dengan tujuan penyederhanaan aturan. Pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan atas asas keterbukaan yang bersifat transparansi, sehingga cenderung anti- demokrasi dan bersifat pragmatis.

Akibatnya, sehari setelah disahkannya UU tersebut baik dari kalangan mahasiswa maupun buruh turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Media massa sebagai sarana penyampaian informasi memiliki peranan penting untuk menyediakan tempat bagi para ahli hukum untuk mengambil andil agar tidak terjadinya disinformasi dan kesalahan penafsiran terhadap UU Cipta Kerja.

Pada saat dokumen resmi UU Cipta Kerja belum dipublikasikan di website resmi DPR RI, sudah banyak beredar opini-opini mengenai UU Cipta Kerja. Naskah akademik yang seharusnya menjadi bahan untuk diteliti oleh kalangan akademisi dan ahli hukum pun tidak diedarkan, bahkan pada saat uu tersebut telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam hal ini, peran media massa sangat mempengaruhi opini publik terhadap UU Cipta Kerja sehingga apabila ada penafsiran yang tidak didasarkan atas sumber yang akurat maka akan terjadi kesalahan penafsiran dari kalangan akademisi maupun ahli hukum dalam mengulik bunyi pasal UU Cipta Kerja.

Opini mengenai UU Cipta Kerja yang beredar di media massa sebelum adanya publikasi naskah resmi UU Cipta Kerja merupakan opini yang dibuat berdasarkan jurnalisme kuning, sehingga hal tersebut mempengaruhi opini publik terhadap UU Cipta Kerja sekaligus muncul perdebatan terkait uu tersebut, sebagai akibat dari publikasi opini yang dibuat tidak berdasarkan naskah resmi UU Cipta Kerja. Selain itu, banyak media massa yang lebih pro dalam memunculkan sentimen positif daripada negatif terhadap UU Cipta Kerja.

Dalam hal ini, tampak jelas bahwa media massa tidak seimbang dalam memunculkan dialog antara pendukung dan penentang UU Cipta Kerja dan media massa seolah- olah mendukung produk hukum yang baru saja dibuat oleh pemerintah. Setelah diteken oleh Presiden Joko Widodo dan diberi nomor serta diunggah melalui website resmi setneg.go.id, ternyata banyak pasal yang dianggap kontroversial oleh masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, media massa memiliki peran sentral dalam memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan melayani masyakat. Selain itu, media massa seharusnya memberikan ruang bagi kalangan akademisi dan ahli hukum serta bagi kalangan yang kontra untuk berpendapat mengenai UU Cipta Kerja. Namun, kenyataannya media massa yang ada sekarang, lebih cenderung mengambil peran sebagai humas pemerintah dalam menyampaikan maksud dari dibentuknya UU Cipta Kerja.

Media massa pada masa sekarang lebih dominan dijadikan industri atau usaha ekonomi untuk mencari laba dengan mempublikasikan berita maupun opini yang acap kali tidak sesuai agenda setting media massa. Kemungkinan akibat yang akan terjadi adalah media tidak lagi menjadi sasaran utama yang dijadikan sebagai tempat bagi masyarakat Indonesia dalam menyampaikan opininya terhadap pemerintah.

Seharusnya media dapat menjadi sarana mediasi mengenai polemik yang terjadi serta dapat menjadi sarana dalam mempertemukan beragama gagasan, terutama aspirasi bagi kelompok yang lemah. Ini juga akan berdampak terhadap kebebasan pers dan jurnalis dalam memberikan informasi yang aktual dan terpercaya mengenai polemik yang terjadi. Karena dengan hal ini, pers dan jurnalis dapat dijadikan panggung oleh pemerintah untuk menghasilkan jurnalisme kuning.

Untuk itu, agar kebebasan pers (freedom of pers) dan independensinya tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pemerintah, seharusnya ia menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu sebagai kontrol terhadap kekuasaan pemerintah maupun hubungan sosial (kemasyarakatan) serta menjalankan fungsi penyalurnya dengan baik dalam membentuk dan mengarahkan opini publik. Selain itu, juga harus menjalankan prinsipnya, yaitu self cencorship yaitu dengan dasar pertimbangan kepentingan untuk kemaslahatan publik.


Penulis : Elsa Cahyani Justisia ( Anggota Muda LPM Gema Justisia)

Editor : Nurfitriani Yohanes

0 Comments

Leave a Reply