PENYERTAAN MODAL NEGARA TERHADAP PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Law Share
PENYERTAAN MODAL NEGARA TERHADAP PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Gemajustisia.com - Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara  (selanjutnya disingkat BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

 

BUMN terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum). Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara republik indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Contoh dari persero adalah PT Pertamina,  PT Kimia Farma Tbk,  PT Kereta Api Indonesia,  PT Bank BNI Tbk,  PT Jamsostek,  PT Garuda Indonesia, dll.

 

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

 

Contoh dari perum adalah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Balai Pustaka dll.

 

Penyertaan modal negara ke dalam BUMN dan perseroan terbatas berupa kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini secara tegas dikatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi “Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud dari kata “dipisahkan” dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN).

Tan Kamello menegaskan bahwa keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara, BUMN berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 adalah Perseroan yang bersifat khusus (lex specialis) dari perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, sehingga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.[1]

Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara yang dijadikan modal bagi BUMN untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, sebagai salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Namun bukan berarti dengan adanya pemisahan kekayaan negara tersebut tidak ada lagi pengawasan negara terhadap modal BUMN itu sendiri.Oleh karena itu, paradigma pengawasan negara yang dimaksud harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan government judgemenet rules, melainkan berdasarkan paradigma usaha business judgemenet rule.[2]


Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  44  Tahun  2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

 

Referensi :

[1] Tan kamello, “Kriminalisasi Perjanjian Kredit Bank”, dalam Prosiding Seminar Publik : Kriminalisasi Perjanjian Kredit Bank, Penyunting Mahmul Siregar, et.al (Medan : USU Press, 2013), hlm. 65-67

[2] Iqbal,” Analisis Yuridis Pentingnya Pengawasan Otoritas Terhadap Bumn Go Public”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 12, Nomor 2 (Juli-Desember 2017), 282


Oleh: Atika Afani



[1] Tan kamello, “Kriminalisasi Perjanjian Kredit Bank”, dalam Prosiding Seminar Publik : Kriminalisasi Perjanjian Kredit Bank, Penyunting Mahmul Siregar, et.al (Medan : USU Press, 2013), hlm. 65-67

[2] Iqbal,” Analisis Yuridis Pentingnya Pengawasan Otoritas Terhadap Bumn Go Public”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 12, Nomor 2 (Juli-Desember 2017), 282

0 Comments

Leave a Reply