PENGATURAN CONTEMPT OF COURT SEBAGAI UPAYA DALAM MENJAGA MARWAH LEMBAGA PERADILAN

Law Share
PENGATURAN CONTEMPT OF COURT SEBAGAI UPAYA DALAM  MENJAGA MARWAH LEMBAGA PERADILAN

Gemajustisia.com - Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dengan dibentuknya kekuasaan yudikatif yang berfungsi mengawasi penerapan hukum di Indonesia.

Landasan konstitusional dari adanya kekuasaan tersebut termaktub dalam Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membagi kekuasaan kehakiman ke dalam tiga kekuasaan yaitu, Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi[1].

Serta terdapat juga lembaga kekuasaan kehakiman lainnya yaitu, Komisi Yudisial yang berwenang dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim[2].

Pemikiran mengenai negara hukum modern sebagai salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law salah satunya melalui independensi kekuasaan kehakiman atas badan-badan kehakiman/peradilan sebagaimana yang pernah dicetuskan dalam konferensi oleh International Communication of Jurists di Bangkok pada tahun 1965.[3]

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan  Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yang merdeka di sini berarti bebas dari intervensi pihak manapun baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara personal, fungsional, ataupun institusional. 

Namun faktanya di lapangan seringkali terjadi tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal dari pengadilan yang seringkali berujung kepada menjatuhkan marwah pengadilan.

Contohnya saja kita dapat melihat kerap kali hakim yang seharusnya sebagai tonggak dalam menjaga marwah pengadilan, tetapi terlibat dengan praktik korupsi suap-menyuap dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Perbuatan seperti ini termasuk dalam kategori merendahkan martabat pengadilan atau yang dikenal dengan istilah contempt of court.

Contempt of court sangat mungkin merusak independensi peradilan. Sebab tindakan tersebut berpeluang menggoyahkan keyakinan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Contempt of court atau penghinaan terhadap peradilan merupakan segala perbuatan yang bersifat tidak menghargai, menghina, atau menghambat jalannya proses peradilan.

Meskipun istilah ini masih menjadi perdebatan dan terdapat banyak pertentangan di kalangan pemerhati hukum dikarenakan multitafsir dan ditakutkan sebagai upaya untuk membungkam setiap orang yang memberikan kritik terhadap proses penegakan hukum tetapi, tetap saja badan peradilan merupakan tempat yang mulia yang menjadi harapan terakhir dari pencari keadilan yang merupakan cita-cita dan tujuan tertinggi dari hukum. Oleh karenanya, lembaga peradilan harus dijaga kehormatannya. 

Landasan yuridis dari istilah contempt of court di Indonesia dapat dilihat pada penjelasan umum butir 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan: “Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan pengadilan guna penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dari rongrongan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court”.

Meskipun pengaturan contempt of court memiliki dasar yang kuat dari segi landasan konstitusional dan landasan yuridis tetapi, masih belum ada pasal khusus yang mengatur mengenai tindak pidana contempt of court dalam KUHP nasional melainkan diatur secara terbatas dalam pasal 217 KUHP dan pasal lainnya yang termasuk ke dalam delik-delik terhadap penguasa umum. 

Selain itu, perbuatan merendahkan marwah pengadilan juga sering dilakukan oleh pihak eskternal pengadilan seperti, pihak-pihak terkait dengan sebuah perkara. Melansir detik.news.com, pada tahun 2019 terjadi insiden penyerangan terhadap hakim sunarso yang dilakukan oleh pengacara Desrizal Chaniago pada saat pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.[4]

Selain insiden ini, melansir dari kompas.com, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mencatat, bukan sekali dua kali saja terjadi contempt of court atau penghinaan terhadap keadilan. Pada 15 November 2003 misalnya, gedung Pengadilan Negeri (PN) Larantuka NTT dibakar oleh pihakpihak yang tak bertanggung jawab. Peristiwa yang sama juga terjadi di PN Maumere NTT tahun 2006, tahun 2011 terjadi di PN Temanggung Jawa Tengah, 2013 di PN Depok Jawa Barat dan tahun 2018 terjadi di PN Bantul DI Yogyakarta.

Tidak hanya infrastruktur pengadilan, penyerangan terhadap hakim juga kerap terjadi. Pada tahun 2013, seorang hakim di Gorontalo diserang saat berkendara. Jauh sebelum itu, Hakim Agung Syaifuddin Kartasasmita ditembak hingga tewas saat berkendara menuju kantornya. Tahun 2005, seorang hakim ditusuk di ruang sidang di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo. Pada 23 Desember 2008, oknum jaksa menyerang hakim di PN Poso Sulteng sesaat setelah hakim membebaskan terdakwa.[5]

Kasus-kasus di atas sudah cukup menjawab urgensitas dari memasukkan aturan khusus mengenai tindak pidana contempt of court ke dalam Rancangan KUHP Nasional yaitu, pada BAB VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan yang terdiri dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 RKUHP. Hadirnya pengaturan dalam pasal khusus mengenai contempt of court di dalam RKUHP merupakan langkah konkrit dalam rangka melindungi dan menjaga marwah badan peradilan.

Selain itu, KUHP Nasional saat ini sudah sepatutnya untuk diganti dengan Rancangan KUHP Nasional karena KUHP saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan bangsa Indonesia baik dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis. 


Oleh: Khairun Nisa

Mahasiswa Fakultas Hukum Unand




[1] Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

[2] Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3] Paulus E. Lotulung, 2003, Kebebasan Hukum Dalam Sistem Penegakkan Hukum, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, hlm. 10

[4] Dalam detik.com “khilaf pengacara TW sabet ikat pinggang” https://news.detik.com/berita/d4633114/khilaf-pengacara-tw-sabet-ikat-pinggang-saat-hakim-bersidang/2 diakses pada tanggal 17 Oktober 2021 Pukul 21.13 WIB. 

[5] Dalam kompas.com ‘tiga hal yang harus diketahui soal contempt of court’ https://nasional.kompas.com/read/2019/08/02/09061931/tiga-hal-yang-harus-kita-ketahui-soalcontempt-of-court?page=all diakses pada tanggal 17 Oktober 2021 Pukul 21.13 WIB 

0 Comments

Leave a Reply