Nani Mulyati: Permendikbud No. 30 Tidak Mengenyampingkan Sanksi Pidana Oleh Undang-Undang

Law Share Liputan dan Berita
Nani Mulyati: Permendikbud No. 30 Tidak Mengenyampingkan Sanksi Pidana Oleh Undang-Undang

Gemajustisia.com - Lembaga Advokasi Mahasiswa – Pengkajian Kemasyarakatan (LAM-PK) Fakultas Hukum Unand mengadakan diskusi publik dengan tema “Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021: Kemunduran Moralitas atau Perlindungan Korban?”, Kamis (2/12/21).

Permendikbud telah menjadi isu kontroversial di berbagai kalangan masyarakat dewasa ini, terutama di kalangan civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pro Kontra terus berdatangan semenjak Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 disahkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pada tanggal 3 September 2021. Hal tersebut yang melatarbelakangi LAM-PK untuk menyelenggarakan diskusi terkait Peraturan Menteri tersebut.

Wetria Fauzi (Pembina LAM-PK) menyatakan bahwa tema yang diangkat pada diskusi publik kali ini merupakan topik aktual yang akan memberikan banyak manfaat bagi Pendidikan Tinggi di Indonesia ke depannya.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 telah menimbulkan banyak pro kontra, baik dari segi prosedur pembentukan maupun dari segi isinya.

Pihak kontra berpendapat bahwa dalam penyusunan Permendikbud ini, terdapat proses yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian dari segi isi, hal yang menjadi kontra adalah muatan yang dianggap bertentangan dengan Syariah dan norma agama yang berlaku di Indonesia.

Wetria menyebutkan bahwa Universitas Andalas telah memiliki peraturan turunan tentang pencegahan pelecehan seksual, di antaranya adalah Peraturan Rektor Nomor 53 Tahun 2011, sehingga masyarakat kampus tidak perlu terlalu khawatir tentang kesigapan kampus dalam menghadapi kasus kekerasan seksual.

Nani Mulyati selaku pemateri dalam diskusi kali ini mengatakan bahwa Permendikbud diadaptasi dari RUU PKS yang sebelumnya juga sudah menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan.

Jika dilihat dari segi pemilihan frasa, beberapa Pasal di dalam RUU PKS juga dianggap multitafsir sehingga pengesahan RUU PKS ditunda pengesahannya.

“Memang, Permendikbud ini dikeluarkan tanpa adanya keikutsertaan masyarakat di dalam penyusunannya. Saya tidak akan berfokus pada ranah pembuatan peraturan perundang-undangan secara formal, namun kita melihat fakta bahwa kekerasan seksual di Indonesia memanglah terbilang tinggi dan sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga pengaturan tentang kekerasan seksual memang sangat dibutuhkan", ungkap Dosen Pidana Fakultas Hukum ini.

Nani menyatakan bahwa kekerasan seksual pada prinsipnya memang dianggap sangat tertutup dan tabu, sehingga ada kekhawatiran korban untuk mengungkapkan apa yang terjadi kepadanya.

Hal tersebut bisa disebabkan karena beberapa hal, pertama, adanya ancaman dari pelaku sehingga korban merasa ragu untuk menceritakan pelecehan yang dilakukan terhadapnya.

Sehingga memang diperlukan pengaturan yang membela dan memberikan keadilan kepada korban. Alasan kedua adalah stigma dari masyarakat yang memberikan penghakiman kepada korban, dimana korban cenderung lebih disalahkan dibanding dengan si pelaku.

Nani beranggapan bahwa pengaturan tentang pencegahan dan penanggulangan seksual harus diberikan dan dirumuskan secara maksimal. Tingginya jumlah kasus pelecehan seksual di Indonesia membuat pemerintah harus lebih sigap lagi dalam menanggapinya, sehingga memang perlu dikeluarkan pengaturan tentang itu.

“Jika melihat Peraturan Menteri tersebut, memang berfokus pada pengaturan dan penjelasan secara rinci tentang perlindungan terhadap korban.

Pasal 12 menyatakan bahwa dipastikan korban dan saksi yang melaporkan kasus pelecehan seksual akan dijamin keberlanjutan studi dan pekerjaannya, juga mendapat perlindungan dari ancaman fisik dan non-fisik dari pelaku atau pihak lainnya.

Dalam Permendikbud juga dijamin kerahasiaan identitas korban, juga perlindungan dari sikap atau aparat hukum yang dirasa merendahkan kasus pelecehan seksual,” imbuh Nani.

Perlindungan juga diberikan kepada korban yang balik dilaporkan oleh si pelaku atas pasal pencemaran nama baik. Permendikbud menjamin bahwa pelaporan balik oleh si pelaku kepada korban tidak akan bisa dilakukan, karena kasus pelecehan seksual harus diselesaikan terlebih dahulu.

Jika nantinya terbukti bahwa si korban memang melakukan pencemaran nama baik, maka pelaku bisa melaporkannya. Permendikbud juga menyediakan rumah aman bagi korban dan saksi, serta perlindungan dari ancaman yang dapat timbul dari pelaporan atau kesaksian.

Pada prinsipnya perlindungan tersebut memang diperlukan secara eksplisit di dalam undang-undang.

“Dalam Permendikbud, sebenarnya tidak ada pengaturan jelas tentang sanksi pidana, namun yang diatur di dalamnya adalah sanksi administratif yang akan diberikan kepada pelaku.

Namun, penjatuhan sanksi administratif tidak mengenyampingkan dan tidak membatasi sanksi pidana yang dijatuhkan oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan pidana tetap bisa diberlakukan terhadap pelaku pelecehan seksual.”

Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, disebutkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena kesimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, dimana perbuatan itu termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.

Dimana pelecehan tidak hanya termasuk kepada Tindakan fisik saja, namun juga secara verbal atau kata-kata yang dianggap melecehkan.

Penyebaran foto-foto senonoh tanpa izin juga dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Sehingga definisi dari kekerasan seksual tidak sepenuhnya dilihat dari pelecehan fisik, namun konteksnya juga sangat luas. Hal ini tentunya berbeda dalam konteks di dalam KUHP yang hanya berfokus pada kekerasan fisik saja.

Kasus pelecehan di Perguruan Tinggi memang sudah sangat mengkhawatirkan dan harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, sehingga eksistensi pengaturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual memang dianggap sangat perlu di Indonesia, terutama di dalam lingkungan perguruan tinggi.


Reporter: Serona Dwina Martha

Editor: Delvi Husna

0 Comments

Leave a Reply