Menyoal Pemberantasan Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19

Opini
Menyoal Pemberantasan Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19

Gemajustisia.com - Berbagai upaya sudah dikerahkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah guna menekan angka pertumbuhan Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya dengan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pelarangan Mudik Idul Fitri Tahun 2020 dan 2021, dan seperti yang saat ini sedang dilaksanakan yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang dikenal dengan istilah PPKM.

Melihat kepada pelaksanaan program-program serta upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, masih ada saja pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan kesempatan ini sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri. Baik yang dilakukan secara individu maupun yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Yang mana dalam istilah populer disebut sebagai korupsi.

Salah satu kasus yang cukup menggemparkan masyarakat adalah Korupsi yang melibatkan eks Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari Batubara diduga terlibat suap Rp 32,2 miliar dari korupsi Bantuan Sosial (Bansos). Berdasarkan informasi yang ada, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penjelasan terkait asal-usul uang tersebut, diantaranya berasal dari pengusaha Harry Van Sidabukke sebanyak Rp 1,28 miliar; Ardian Iskandar Maddanatja sebanyak Rp 1,9 miliar. Sedangkan sebanyak Rp 29,2 miliar didapat Juliari dari beberapa perusahaan penyedia sembako bansos Covid-19.

Kasus yang melibatkan eks Menteri sosial ini tentu membuat kita mengelus dada. Bagaimana tidak? Di tengah tingginya kasus peyebaran Covid-19 di Indonesia, yang juga mempengaruhi secara buruk banyak sector, masih saja ada pihak yang tega mengambil keuntungan pribadi atau kelompok pada situasi serba sulit seperti saat ini.

Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana

Berbicara mengenai Korupsi, hal yang mungkin akan terlintas dipikiran kita pertama kali adalah pemberantasan ataupun penegakan hukumnya. Dilihat dari perspektif hukum pidana, yang dimaksud dengan korupsi secara umum adalah Tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang didelegasikan atau diamanahkan kepada mereka dengan tujuan mendapatkan keuntungan sepihak.

Merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Ini secara gamblang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 3 Undang-Undang meemberikan penegasan tentang apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi, bunyinya, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Gonjang-Ganjing Pemberantasan Korupsi

Adapun hal yang mengherankan banyak pihak adalah tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa KPK terhadap Juliari Batubara. Juliari dituntut oleh Jaksa KPK dengan hukuman 11 tahun penjara. Tentunya hal ini menjadi perdebatan, khususnya dikalangan pegiat anti-korupsi. Bagaimana tidak? Apa yang sudah dilakukan oleh Juliari di masa sulit  ini patut mendapat hukuman yang lebih berat, karena sudah mengambil keuntungan pribadi dari pengadaan Bantuan Sosial Covid-19, yang seharusnya digunakan untuk menolong rakyat yang sedang kesusahan secara ekonomi.

Pihak KPK sendiri mengatakan bahwa, tindak pidana yang telah dilakukan eks Menteri Sosial ini melanggar ketentuan pada pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 yang tergolong ke dalam kasus suap. Namun, jika kita melihat pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Kemudian menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut menyatakan “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”.

Berdasarkan keterangan ini, maka ketentuan yang lebih condong dapat menjerat Juliari Batubara adalah ketentuan pada pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Tuntutan Jaksa KPK kepada Juliari dapat dibilang juga tidak sesuai dengan komitmen KPK khususnya di masa pandemi Covid-19 ini. Yang sebelumnya telah disampaikan oleh Firli Bahuri selaku Ketua KPK. Firli menyampaikan pada salah satu kesempatan bahwa, “Korupsi yang dilakukan selama masa pandemi atau bencana, maka hukumannya adalah pidana mati”.

Paling tidak, hukuman yang dijatuhkan kepada eks Menteri Sosial tersebut adalah  sanksi maksimal yaitu pidana penjara selama 20 tahun.

Maka daripada itu, akan timbul berbagai spekulasi dan pertanyaan di berbagai kalangan terkait dengan kasus ini. Apakah masih ada urgensi pemberantasan korupsi terkhusus di masa pandemi? Atau apakah meringankan hukuman pidana pelaku tindak pidana korupsi lebih penting daripada kepentingan rakyat? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menunggu jawaban sembari kita melihat kerja pemberantasan korupsi di negeri ini.


OIeh: Hanafi Zuhri
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

0 Comments

Leave a Reply