Masalah Permohonan UKT, Dekan Akan Mengakomodir Kepentingan Mahasiswa

Liputan dan Berita
Masalah Permohonan UKT, Dekan Akan Mengakomodir Kepentingan Mahasiswa

Gemajustisia.com - Keluarnya Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa yang terdampak Pandemi Covid-19, masih menyisakan banyak keluhan dan masalah dalam implementasinya. Mengenai hal itu BEM FHUA melakukan audiensi dan advokasi aduan mahasiswa Fakultas Hukum terhadap Dekan pada Rabu sore (18/08/2021).

Dari data yang dihimpun Departemen Adkesma BEM FHUA (update 18 Agustus), ada sebanyak 17 mahasiswa yang telah melaporkan masalah terkait kendala dalam mengajukan permohonan penurunan UKT. Sebagian besar pengaduan dilakukan oleh mahasiswa tahun akhir yang hanya tinggal menyelesaikan skripsi. Sebagian lainnya mengajukan penurunan level UKT dan pemotongan 50% pembayaran UKT imbas kendala ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Dekan Fakultas Hukum sendiri dalam hal ini terbuka atas pengaduan mahasiswa yang terkendala. Busyra Azheri selaku Dekan menegaskan, bahwasannya mereka dari pihak fakultas hanya sebagai penyambung lidah apa yang menjadi persoalan mahasiswa, dengan memperhatikan koridor yang ada.

Koridor yang dimaksud ialah, tetap yang mengambil putusan tersebut adalah pihak Rektorat. Busyra juga menjelaskan masalah apa yang dihadapi Fakultas dan mahasiswa terkait polemik ini.

Pertama Busyra menjelaskan bahwasannya makna dari 6 SKS harus diperjelas dulu. “Bagi mahasiswa yang dapat subsidi pengurangan UKT itu, yang kurang SKS nya 6 itu, makna 6 itu dululah yang kita dudukkan. 6 itu include dengan skripsi, jangan dikeluarkan juga skripsi”, ucap Busyra. Artinya kalau bobot SKS skripsi adalah 6, berarti mahasiswa yang mengajukan permohonan tidak boleh mengambil suatu mata kuliah lain, dan hanya tinggal skripsi.

“Adakah mahasiswa yang katanya hanya mengambil enam SKS itu, ambil sks kurang dari 6 (hanya skripsi)?

Kalau sudah, lalu lakukan check and re-check dengan data akademik. apakah benar mereka datanya benar, atau kami dari bagian akademik yang keliru”, jelas Busyra.

Ia menginstruksikan agar mahasiswa yang terkendala masalah penurunan UKT agar di list namanya dan lengkapi dokumen dan datanya, agar bagian akademik dan Fakultas bisa melakukan check kembali. Lanjut, Busyra menjelaskan ada juga masalah lainnya, apakah permohonan itu ada diajukan dengan prosedur yang benar? Atau otomatis?

“Kalau kami sepanjang tidak diajukan, berarti ia secara tidak langsung menyatakan mampu, terang Dekan Fakultas Hukum itu.” Masalah permohonan/pengajuan juga terkait kendala waktu. Seperti yang sama kita ketahui melalui edaran yang dikeluarkan Fakultas, batas waktu pengumpulan berkas permohonan adalah tanggal 26 Juli pukul 16.00 WIB.

Sedangkan pengumuman itu sendiri baru dikeluarkan pada tanggal 23 Juli, dua hari setelah Rektor mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 6/UN16.R/SE/2021 tentang Tata Cara Pembayaran UKT bagi mahasiswa terdampak Pandemi.

Mahasiswa hanya diberikan waktu kurang lebih 3 hari untuk melengkapi berkas pengajuannya. Pada poin nomor 4 pengumuman, juga diberikan pembatasan, bahwasannya bagi yang tidak mengirimkan berkas atau persyaratan, tidak akan diproses lagi. Sayangnya, tidak dapat dipungkiri, akses terhadap informasi dan kesulitan komunikasi selama Pandemi Covid-19 ini, juga menjadi kendala.

Pihak Dekanat sendiri menjelaskan bahwa mereka juga terkejar waktu. Waktu yang diberikan oleh pihak Rektorat berdasarkan Surat Edaran paling lambat 27 Juli 2021.

Busyra menerangkan, “Verifikasi dilakukan via email waktu itu, ini sering jadi problem. Pertama, kita dihadapkan dengan waktu yang terbatas pada akses ke rektorat. Mahasiswa juga terlambat mengirimkan berkasnya. Kita berpacu waktu, pada saat kita ingin entry pada deadline-nya, lalu mahasiswa baru mau kirim. Inikan ada batas waktu yang bersamaan pengiriman dari fakultas, dan fakultas kirim ke rektorat. Memang batas waktunya 24 jam, tapi kami tidak mungkin juga harus mengirim pada pukul 23.59 WIB”, jelas Busyra.

Melanjutkan sikap terbuka Dekanat tadi, pihak Dekanat juga menjawab pertanyaan menganai kemungkinan pengembalian UKT yang telah terlanjur kelebihan bayar.

“Kalau masalah penyelesaiin kita buktikan dulu datanya itu. Pertanyaannya, apakah ia telah membayar atau belum? Kalau dia membayar, misalkan, berarti dia kelebihan bayar, tentu dia harus mengajukan permohonan pengembalian, berdasarkan data. Tentu itu kembali pada pihak rektorat. Yang jelas Fakultas Hukum akan mengakomodir hal itu”, Ucap Busyra.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum sendiri yang melakukan audiensi dan pendampingan berkata akan mengawal proses ini sampai selesai. Bayu Fadhli Irmawan selaku Presiden BEM mengatakan:

“BEM akan bergerak cepat melalui tangga advokasi meminta data-data yang konkret. Tadi dari pihak Fakultas sendiri terbuka untuk hal-hal tersebut. Sehingga nanti untuk kawan-kawan Fakultas Hukum yang mau mengajukan atau masih belum puas dengan hasil sebelumnya, akan kita bantu lagi untuk mengadvokasikan ke pihak Rektorat. Karena memang yang membuat putusan adalah Rektorat. Oleh karena itu, kita juga meminta kebijakan dari Fakultas untuk mengakomodir kami sampai ke sana (Rektorat.)"


Reporter: Dharma Harisa

0 Comments

Leave a Reply