Kudeta Militer Dari Sisi Hukum Indonesia

Law Share
Kudeta Militer Dari Sisi Hukum Indonesia

Gemajustisia.com - Seperti yang diberitakan media bahwa Myanmar baru saja selesai menyelenggarakan pesta demokrasi pada tanggal 8 November 2020 silam. Dikutip dari tirto.id, hasil dari pemungutan suara telah diumumkan dengan mengonfirmasi kemenangan berada pada partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yaitu Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD).

Dengan memenangkan 346 kursi parlemen dari total 491 kursi yang tersisa untuk anggota parlemen terpilih. Mengalahkan partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer Myanmar, atau yang disebut Tatmadaw. Menanggapi Hasil pemilihan umum tersebut pihak militer langung angkat suara melalui Jenderal Ming Aung Hlaing yang tak terima dengan hasil pemilu. Ia menyampaikan dalam pidatonya pada 27 Januari, bahwa “konstitusi akan di hapuskan, jika tidak diikuti”.

Hal demikian ditindaklanjuti pada 1 Februari 2021 yang menjadi manifestasi atas pernyataan sang jendral. Sekaligus mengumumkan Myanmar dalam status darurat selama satu tahun ke depan. Melihat kejadian kudeta militer di Myanmar terhadap pemerintah yang sah di negara-nya, bagaimana pandangan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kudeta militer ? yuk kita simak lebih lanjut. Berdasarkan sumber yang penulis ambil dari mkri.id, Konstitusi di negara Indonesia tidak mengatur tentang pergantian rezim kekuasaan secara paksa melalui kudeta militer.

Namun pergatian rezim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang berlangsung normal karena berkhirnya masa jabatan presiden, adapula yang disebabkan karena konflik. Perubahan Keempat Konstitusi yang berlaku di Indonesia menganut sistem pesidensial, pergantian rezim dilakukan setiap lima tahun sekali melalui pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pengantian presiden dan atau wakil presiden di tengah masa jabatanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik terbukti apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Mengacu ketentuan tersebut, dimana DPR harus menguji usulnya melalui sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika MK mengabulkan, kemudian DPR mengusulkan pemberhentian yang dikabulkan MK ke sidang MPR dengan syarat minimal dihadiri 3/4 jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir. Pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen juga mengatur jika Presiden mundur, mangkat atau tidak bisa menjalankan tugasnya, kemudian dilaksanakan oleh wakil presiden. Namun bagaimanakah ancaman hukuman jika kudeta militer tetap dilaksanakan di indonesia?

Dalam hukum pidana istilah kudeta militer dikenal dengan istilah makar, bentuk tindak pidana makar untuk menggulingkan pemerintah diatur dalam pasal 107 KUHP pada ayat (1) yang berbunyi “Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa “para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Merujuk dari jurnal HukumOnline.com menyebutkan bahwa pada dasarnya kudeta militer adalah sebuah perbuatan pidana, namun perbuatan pidananya lenyap apabila kudeta sukses karena adanya legitimasi politik dari rakyat dan militer.


Penulis : Randy Handika

0 Comments

Leave a Reply