Esensi Pemberian Kompensasi Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Divonis Bebas atau Lepas

Opini
Esensi Pemberian Kompensasi Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Divonis Bebas atau Lepas

Seiring arus perkembangan zaman, kata korupsi seakan-akan telah melekat pada bangsa ini. Bagaimana tidak, perbuatan haram itu bahkan telah membudaya jauh sebelum Bung Karno membacakan naskah proklamasi dan menjadi tradisi yang diwarisi secara turun-temurun.

Korupsi lambat laun menjadi akar dari segala masalah di bumi pertiwi, yang menyebabkan kegagalan dalam merealisasikan kewajiban-kewajiban negara dan pada akhirnya menggerogoti habis masyarakatnya sendiri.

Andi Hamzah mengatakan bahwa, arti harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral serta penyimpangan dari kesucian.

Kemudian Hafidhuddin juga memberikan gambaran korupsi dari perspektif hukum islam, bahwa korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan pelakunya dikategorikan melakukan dosa besar sehingga harus dikenai sanksi dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang atau diusir.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat kita lihat betapa hina dan mengerikannya perbuatan laknat itu. Sehingga lazim jika masyarakat begitu mengutuk perbuatan zalim tersebut.

Pada dasarnya Indonesia menjunjung asas presumption of innocence dimana seseorang dianggap tidak bersalah, hingga pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan ia bersalah sebagaimana tertuang pada Penjelasan Umum butir ke 3 huruf c KUHAP dan Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (sebelumnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Tapi, seseorang yang baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bila tersandung kasus korupsi tak obahnya bak pepatah “malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih”. Tak peduli pengadilan telah menjatuhkan putusan bersalah atau belum, masyarakat yang telah sekian lama terluka hatinya, tak kuasa menahan amarah terhadap para terdakwa tindak pidana korupsi tersebut.

Amarah itu tak jarang diaplikasikan baik secara verbal maupun psikis, antara lain: melontarkan ujaran kebencian, melakukan penganiayaan, bahkan merusak berbagai sarana pribadi yang tidak hanya berdampak pada diri sendiri tapi juga pada keluarga dan orang-orang terdekatnya.

Hal tersebut tidak hanya menyelewengi asas presumption of innocence tetapi juga Hak Asasi Manusia. Mengingat komitmen Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” dan suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara hukum apabila ia tidak mengakui dan tidak memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk para terdakwa tindak pidana korupsi.

Namun, bagaimana jika tindak pidana korupsi dituduhkan pada seseorang yang tidak bersalah? Yang ketidakbersalahannya itu dibuktikan dengan putusan bebas atau putusan lepas berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 68 KUHAP, terdakwa diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian (kompensasi) dan rehabilitasi, yang menurut Pasal 95 hingga Pasal 97 KUHAP diberikan apabila ia ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dimana kompensasi tersebut diberikan dalam bentuk imbalan sejumlah uang dan rehabilitasi dimuat dalam putusan bebas atau putusan lepas tersebut. Dilihat dari beberapa kasus korupsi yang terkuak, rata-rata terdakwa tindak pidana korupsi memiliki jabatan terpandang, bahkan merupakan seorang suri tauladan yang dihormati, disegani, diidolakan, dan sangat menjaga nama baiknya.

Sebegitu besarnya nilai nama baik itu hingga nyawa dapat menjadi taruhannya. Oleh sebab itu, pemberian kompensasi dan rehabilitasi sangat penting dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia terdakwa, mengembalikan kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat pada posisi semula, serta membersihkan nama baiknya seperti sedia kala.

Begitu pula dengan Indonesia, dalam menjaga marwahnya sebagai negara hukum. Sebagai bentuk perlindungan terhadap HAM dan menjaga komitmennya sebagai negara hukum, Indonesia mengeluarkan PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Kemudian memperbaiki rentang waktu pengajuan tuntutan, besaran kompensasi yang diterima, rentang waktu pembayaran kompensasi dan lain sebagainya dengan mengeluarkan PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Sedangkan pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri tidak diatur secara khusus mengenai kompensasi dan rehabilitasi tersebut. Pemberian kompensasi pada terdakwa tindak pidana korupsi yang divonis bebas atau lepas pada dasarnya sangat penting. Mengingat tindak pidana korupsi tergolong pada extra ordinary crime, tidak hanya pemberantasannya yang membutuhkan cara-cara yang luar biasa tapi dampak yang ditimbulkannya pun luar biasa.

Maka menurut penulis, sudah selayaknya pemberian kompensasi pada para terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas atau lepas dicantumkan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, begitu pula dengan besaran kompensasi yang akan diterima.

Ibarat merekatkan kembali serpihan-serpihan piring pecah, bagaimanapun rehabilitasi yang diberikan oleh negara, bekas luka itu akan selalu ada dan dirasakan. Oleh karena itu, pantaslah sekiranya mereka diberi kompensasi sebagai pelipur lara.

Sayangnya, pemenuhan hak kompensasi ini hanya dapat diberikan apabila terdakwa yang divonis bebas atau lepas mengajukan gugatan. Menurut penulis, seharusnya negara secara otomatis memproses hak kompensasi tersebut tanpa perlu mengajukan gugatan sebagai bentuk ditegakkannya HAM, karena mereka telah ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili atas kekeliruan terhadap hukum yang ditetapkan.Dimana keteledoran tersebut bukan merupakan kesalahan terdakwa, melainkan penyidik yang bertindak atas nama negara.

Selain daripada itu, tidak semua gugatan kompensasi akan diberikan atau dikabulkan oleh hakim, karena kompensasi tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan hakim atas kebenaran dan keadilan. Yang demikian itu seakan-akan mengamputasi kebenaran dan keadilan itu sendiri, sebab negara tak jarang merampas hak kebebasan para terdakwa untuk kepentingan penyidikan dan persidangan. Hal itu tidak dapat disepelekan, mengingat terdakwa yang seharusnya dapat merasakan quality time bersama keluarganya, terpaksa direnggut, mendekam di balik dinginnya jeruji besi.

Belum lagi perbuatan beberapa oknum yang menyepelekan asas praduga tak bersalah, hilangnya kepercayaan dari masyarakat yang berdampak pada perolehan suara dalam pemilihan umum (khususnya bagi terdakwa tindak pidana korupsi), ditambah gangguan psikis yang tidak hanya dipikul oleh terdakwa seorang tetapi juga orang-orang terdekatnya, dan masih banyak lagi.

Menurut penulis, hal-hal tersebut sejatinya tidak akan sepadan bila diganti dengan apapun juga di dunia ini, namun setidaknya negara berupaya memberikan ganjaran kepada warga negara yang telah dizaliminya tersebut.

Terkait mekanisme pencairan kompensasi pun hingga saat ini masih diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, yang menurut hemat penulis telah renta dimakan usia, sehingga menimbulkan beberapa ketidaksesuaian.

Dalam Pasal 39C PP 92/2015 pun dikatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari PP ini wajib disesuaikan dengan PP 92/2015 tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak PP ini diundangkan. Tapi, hingga saat ini PMK turunan dari PP 92/2015 yang dimaksud belum ada, akibatnya mekanisme pembayaran kompensasi masih berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 983/KMK.01/1983 Tertanggal 31 Desember 1983.

Diantaranya terkait jangka waktu pencairan kompensasi yang menurut Pasal 11 Ayat (2) PP 92/2015 dilakukan dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri keuangan. Namun menurut penulis, KMK No: 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983 tidak menyokong demikian.

Pasalnya, mekanisme pencairan kompensasi yang diatur dalam KMK tersebut cukup berbelit bahkan tidak memiliki jangka waktu yang pasti. Seharusnya KMK terkait direvisi, ditambahkan jangka waktu pembayaran kompensasi yang seiring dengan PP 92/2015 yaitu maksimal selama 14 hari kerja.

Pentinglah sekiranya jika pemerintah segera mensinkronisasi peraturan-peraturan terkait pemberian ganti kerugian untuk dapat mengefektifkan aturan kompensasi yang sudah ada hingga menutupi kekurangan yang telah ada sebelumnya, serta lebih menciptakan kemudahan bagi terdakwa yang diputus bebas atau lepas dalam memperoleh haknya.


Opini oleh Adya Rubiati Alexis.

0 Comments

Leave a Reply