Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

Law Share
Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

Gemajustisia.com - Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan sistem peradilan yang diatur dalam KUHAP. Sistem peradilan pidana anak merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang mencari penyelesaian secara adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang terjadi pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan tujuan utamanya bukanlah pembalasan.

Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu alternatif yang dilakukan pada penyelesaian perkara tindak pidana Anak untuk mengurangi keterlibatannya pada proses pengadilan adalah Diversi.

Diversi menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi dilakukan untuk mengurangi keterlibatan anak pada proses pemeriksaan di pengadilan yang dapat menyebabkan anak tidak merasakan kenyamanan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, Diversi tidak dapat dilaksanakan pada semua Anak. Diversi memiliki syarat yaitu dilakukan dalam hal Anak yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana berdasarkan.

Semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Selain itu, Penentuan batas umur anak untuk menentukan prioritas pemberian Diversi yaitu, semakin muda umur Anak maka semakin tinggi prioritas Diversi.

Diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan Anak, orangtua/Wali Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dan apabila diperlukan dapat memanggil Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

Jika orangtua/Wali Anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal orangtua/Wali korban tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat hadir, musyawarah Diversi dapat dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional.

Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, Diversi wajib dilaksanakan pada setiap tingkatan penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di pengadilan negeri. Secara lebih khusus pelaksanaan Diversi diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2015 tersebut, proses pelaksanaan Diversi dapat dibedakan berdasarkan tingkatan pemeriksaan, sebagai berikut:

-Tahap Penyidikan

Dalam hal dilakukan upaya diversi, Penyidik memberitahukan upaya diversi kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak dimulainya penyidikan dan dalam jangka waktu tersebut meminta Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional untuk mendampingi Anak. Penyidik wajib memberitahukan kepada Anak, Korban beserta Orangtua/Wali Korban untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi dan apabila sepakat, penyidik dapat menentukan tanggal pelaksanaan Diversi.

Pada tahap ini, Diversi dilaksanakan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya. Diversi dilakakukan melalui musyawarah serta dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebaga wakil pembimbing fasilitator.

-Tahap Penuntutan
Pada tahap penuntutan, dalam jangka waktu 7 x 24 jam sejak Anak dan barang bukti diserahkan dari Penyidik kepada Penuntut Umum, Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada Anak, orangtua/Wali Anak, Korban, orangtua/Wali Korban untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi dan apabila sepakat, penyidik dapat menentukan tanggal pelaksanaannya.

Diversi dilaksanakan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya. Diversi dilakakukan melalui musyawarah serta dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil pembimbing fasilitator.

-Tahap pemeriksaan di Pengadilan
Hakim mengupayakan Diversi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Hakim menawarkan kepada Anak, orangtua/Wali Anak, Korban, orangtua/Wali Korban untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi dan apabila sepakat, penyidik dapat menentukan tanggal pelaksanaannya.

Pada tahap ini, Diversi dilaksanakan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya. Diversi dilakukan melalui musyawarah serta dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil pembimbing fasilitator.

Apabila Diversi berhasil dilaksanakan, maka akan memperoleh suatu kesepakatan yang dinamakan Kesepakatan Diversi. Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orangtua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

Apabila proses Diversi tidak menemukan kata kesepakatan dan proses Diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana Anak dilanjutkan.
Berdasarkan ketentuan diatas, Diversi merupakan pembatasan bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum agar sesuai dengan tujuan UU SPPA, yaitu tidak ada hukuman pembalasan. Upaya pembalasan haruslah dilaksanakan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Penulis: NA

Editor: BS

0 Comments

Leave a Reply