Benarkah Indonesia Tidak Dapat Menerapkan Hukum Islam Secara Utuh?

Law Share Liputan dan Berita
Benarkah Indonesia Tidak Dapat Menerapkan Hukum Islam Secara Utuh?

Gemajustisia.com - Sejarah panjang bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa tidak mudah untuk ‘mengkonstitusikan’ atau ‘memformalisasikan’ hukum islam di Indonesia. Sejak zaman penjajahan telah banyak warisan hukum eropa yang dibawa oleh penjajah dan kemudian diberlakukan di Indonesia. Namun, jika dilihat dari konteks dan substansi hukum positif di Indonesia sampai hari ini, sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh hukum islam.

“Jika berbicara mengenai pengaruh hukum islam di Indonesia maka itu banyak sekali pengaruhnya,” sebut Beni Kharisma Arrasuli, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNAND dalam sebuah webinar yang diadakan oleh LPI FHUA, Sabtu (10/9/2021).

Menerapkan hukum islam secara utuh dalam konstitusi negara memang masih menjadi hal yang masih diperdebatkan, karena sejak awal kita berpedoman pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara islam.

Kendati demikian tak dipungkiri bahwa hukum islam memiliki tempat yang cukup untuk memasuki dan menginternalisasi hukum positif di Indonesia. Beberapa peraturan di Indonesia bahkan sebenarnya sudah dijiwai oleh nilai-nilai hukum islam itu sendiri, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Tetapi beberapa daerah tetap mengimplementasikan hukum islam dalam bentuk peraturan daerahnya,” tambah Beni. Sepeti yang kita ketahui, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tetap mengimplementasikan hukum islam di dalam peraturan hukum daerah mereka, membuat hukum islam menjadi peraturan utama dan istimewa di daerah tersebut.

Jika ditilik lebih dalam, hubungan negara dan agama tidak dapat dipisah atau dikotomikan. Negara membutuhkan agama sebagai pijakan menyelenggarakan negara dalam moralitas yang sesuai peradaban manusia, dan agama membutuhkan negara untuk mengembangkan ajaran-ajaran serta nilai-nilai agama terkait. Namun sekali lagi, negara Indonesia bukan negara islam.

Eksistensi hukum islam di Indonesia secara formalitas memang tidak banyak mengimplementasikan hukum islam, jika dibandingkan dengan beberapa hukum positif yang berlaku.

Riki Afrizal, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UNAND, juga menyampaikan pandangannya dalam webinar yang sama. Ia menyebutkan bahwa sampai saat ini, kita masih menggunakan KUHP yang diundangkan pada 1946. Jika dilihat ke dalam substansi-substansinya, KUHP memang terlihat lebih condong ke dalam nilai-nilai hukum kolonial dibanding nilai hukum Islam.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sampai hari ini masih merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda. Sejak awal abad ke-19 Belanda menetapkan ketentuan hukum pidana yang sifatnya masih pluralistis, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang Eropa dan undang-undang untuk Bumi Putra. Ditahun 1981 Indonesia mulai memberlakukan suatu KUHP yang masih tetap dipakai sampai hari ini.

“Dalam menyusun aturan perundang-undangan pidana, khususnya, doktrin-doktrin mengenai hukum pidana masih memakai doktrin ahli dari luar, sebenarnya ini tidak terlepas dari konfigurasi politik yang nantinya akan mempengaruhi produk hukum yang akan lahir,” jelas Riki lebih lanjut.

Sejak dimulainya penyusunan RUU KUHP sampai hari ini belum tampak hilalnya bahwa Indonesia akan mempunyai aturan KUHP tersendiri. Didalam RUU KUHP terbaru sudah dijiwai hukum islam sedikit banyaknya meskipun belum secara utuh.

Namun begitu, kenyataan ini sebenarnya sudah menjadi ruang dan kesempatan bagi hukum islam untuk masuk dan menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Misalnya saja mengenai perubahan makna perzinahan dalam RUU KUHP yang sudah memberikan pengertian yang relevan dengan hukum islam dan memperkenalkan istilah perzinahan dengan istilah permukahan (overspel).

Disamping itu dalam rangka menghormati agama-agama yang ada di Indonesia, juga telah diatur mengenai ancaman pidana tentang delik penghinaan terhadap agama.

Dilansir dari hukumonline, islamisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia diakui atau tidak sebenarnya bukan sebuah kajian baru. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sedikit banyaknya mengandung peraturan hukum islam di dalamnya, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan beberapa undang-undang lainnya.

Sejatinya, dikarenakan Indonesia memiliki mayoritas masyarakat yang memeluk agama Islam, maka pengaturan hukum Islam pun tak dapat dielakkan eksistensinya di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Reporter: Delvi Husna, Desvana Gia Ilahi

0 Comments

Leave a Reply