Bagir Manan: “Pembangunan Hukum Kurang Diarahkan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”

Liputan dan Berita
Bagir Manan: “Pembangunan Hukum Kurang Diarahkan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”

Gemajustisia.com – Pembangunan ekonomi boleh dilakukan, akan tetapi tidak boleh mengabaikan pembangunan hukum. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bagir Manan, saat diskusi virtual via Zoom Meeting yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Senin (30/08).

Bagir mengatakan, pada tahun 1973 merupakan pertama kalinya negara secara resmi meletakkan politik hukum nasional, yang mana pertama kali masuk kedalam GBHN. Pembangunan nasional juga termasuk kedalam pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum merupakan unsur integral dari pembangunan hukum nasional.

Lanjutnya, hal yang tidak boleh dilupakan dalam pembangunan hukum adalah, pengembangan penelitian hukum (research). “Hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan yang terjadi di pendidikan tinggi hukum Indonesia, yang masih mengikuti orientasi pada pemahaman konsep-konsep hukum belaka, sehingga output ahli hukum kita menghasilkan teori yang abstrak,” katanya.

Peran pendidikan tinggi hukum dalam pembaharuan hukum adalah, menyiapkan ahli hukum siap pakai, baik secara akademis maupun keterampilan hukum, agar mampu membuat peraturan atau keadaan hukum yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Pembentukan hukum dan UU sekarang ini terasa kurang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” jelas Bagir. Hal ini merupakan salah satu akibat tidak adanya GBHN dan politik hukum nasional.

Selain itu, Bagir mengatakan surutnya peran lembaga hukum dan pendidikan hukum dalam pembangunan nasional disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya tidak ada politik hukum, baik sistem hukum nasional dan fungsi hukum dalam pembangunan serta ketidakpedulian mahasiswa dengan keadaan sekitarnya akibat kegiatan yang dibatasi. “Lebih asik dengan diri sendiri,” ucapnya.

“Hal yang harus dilakukan untuk menghidupkan kembali politik hukum menurut kaidah akademis, yaitu kita berharap lembaga pendidikan tinggi, perhimpunan masyarakat, lembaga tinggi hukum mulai merintis sendiri atau bersama-sama untuk menyusun GBHN yang ada politik hukum didalamnya,” katanya.

Bagir menuturkan kita sebagai masyarakat hukum harus lebih peka dan berpartisipasi dalam kegiatan hukum, tidak hanya pasif tetapi turut aktif. “Marilah hidupkan kembali tradisi meneliti, menguji peraturan perundang-undangan, dan berikan pendapat agar orang-orang tahu eksistensi hukum,” harapnya.

 

Reporter: Tiara Maharani

0 Comments

Leave a Reply